Bakesbangpol Adakan Bimtek Kepala Desa, Upgrading Pengelolaan Anggaran Desa

BOGOR - Pemerintah daerah Kabupaten Bogor, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bogor, mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan tema 'Peningkatan Kapasitas Pemahaman Tentang Organisasi Kemasyarakatan'

Bimbingan teknis ini diadakan untuk Kepala Desa Se-Kabupaten Bogor yang dilaksanakan di Hotel Cahaya Village, Desa Cipayung, Kabupaten Bogor, kamis (14/11/24).

Kegiatan bimtek tersebut, turut dihadiri sekaligus dibuka langsung oleh Kepala Desa tentang keormasan yaitu Agus Hasan Slamet, Sujana, didampingi Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Abdul Azis Anwar dan OPD terkait kegiatan tersebut serta seluruh Kepala Desa Se-Kabupaten Bogor.

Kegiatan juga diisi pemateri dari Polres Bogor, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Kodim 0621, PERADI, Bantuan Hukum Setda, Inspektorat, dan Diskominfo

Kepala Bidang Pertahanan, Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, dan Ormas Bakesbangpol, Sujana, dalam pemaparan materi yang disampaikan, ia mengatakan, pentingnya tata kelola keuangan pemerintah desa, agar kepala desa dapat mengelola keuangan negara dan dapat direalisasikan sesuai dengan aturan ke masyarakat.

"Poin dari kegiatan bimtek ini, agar proses pengelolaan bantuan keuangan yang disalurkan kepada sejumlah desa efektif dan efisien sesuai dengan regulasi sehingga tidak tersandung dan terhindar dari jeratan hukum", kata Sujana

Sujana juga menilai, kepala desa dan seluruh perangkatnya harus mampu memberikan edukasi kepada masyarakat soal taat aturan sesuai peraturan perundang - undangan sehingga anggaran program APBD dan APBN yang masuk ke desa bisa dilaksanakan tanpa melanggar hukum.

“Jadi, kita mengarahkan mereka untuk bisa mengelola dana tersebut dengan baik, on the track, namun namanya manusia ada saja nakalnya, ada gelapnya juga. Nah, berkaitan dengan surat-surat Kepala Desa dari Pers, dari Ormas/LSM, maka kita sampaikan,” tambahnya.

“Bahwa kalo kita benar, kita harus terima dengan baik, jangan selalu negative thinking, karena mereka juga punya hati. Sepanjang mereka normatif kemudian bersilaturrahmi, maka kita hadapi dan jelaskan. Ketika ada yang konfirmasi, ya jawab dengan baik, dan jangan takut kalo kita lurus", ungkapnya

Lebih lanjut, ia menyampaikan, jika diminta LPJ segala macam, memang bukan hak mereka untuk meminta.

"Dalam kegiatan ini kita berikan clue-cluenya dari inspektorat dihadirkan agar dapat memberikan pemahaman tata cara mengelola anggaran desa dengan baik,” jelas Sujana.

“Dari DPMD yang punya otoritasi memberikan pencerahan, dari kejaksaan dari kepolisian sama, dari peradi dari kodim dan dari bantuan hukum,” tutupnya

REIRISKY II RED