Mahasiswi Magang Diduga Alami Pelecehan Seksual di Pengadilan Negeri Kota Sukabumi, GMNI Sukabumi Raya Desak Proses Hukum yang Transparan

Sukabumi - Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi magang di Pengadilan Negeri Kota Sukabumi menuai kecaman luas. Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Sukabumi Raya menyatakan solidaritas penuh kepada korban dan menuntut proses hukum yang transparan dan adil bagi pelaku.

Dugaan pelecehan ini menjadi cermin buruk bagi institusi peradilan, yang seharusnya menjadi simbol keadilan dan perlindungan hukum, bukan justru tempat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Pelecehan Seksual Adalah Kejahatan, Bukan Sekadar Pelanggaran Etika

DPC GMNI menegaskan bahwa pelecehan seksual merupakan tindak pidana serius yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Dalam UU ini, korban berhak mendapatkan perlindungan hukum, pemulihan psikologis, serta keadilan yang seadil-adilnya.

"Tindak pelecehan seksual bukan hanya merusak martabat korban, tetapi juga mencederai prinsip dasar keadilan dan kemanusiaan. Tidak ada alasan apa pun yang dapat membenarkan perbuatan tersebut, terutama di lingkungan institusi hukum yang seharusnya menjunjung tinggi etika dan keadilan," tegas Gilang Tri Buana, Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum, dan HAM DPC GMNI Sukabumi Raya.

GMNI Sukabumi Raya Tuntut Penegakan Hukum yang Transparan

GMNI Sukabumi Raya mendesak pihak berwenang untuk mengusut kasus ini secara transparan, profesional, dan berkeadilan. Tidak boleh ada intervensi atau upaya melindungi pelaku atas dasar jabatan atau posisi yang dimiliki.

"Kami menuntut agar pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku dan tidak ada upaya melindungi pihak-pihak yang terlibat. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, terutama dalam kasus kekerasan seksual yang menyangkut martabat dan keselamatan korban," ujar Gilang.

Seruan untuk Masyarakat dan Lembaga Penegak Hukum

Kasus ini menjadi momentum bagi masyarakat dan lembaga penegak hukum untuk lebih serius dalam mencegah serta menangani kasus pelecehan seksual. GMNI Sukabumi Raya menyerukan beberapa langkah konkrit, di antaranya:

1. Proses hukum yang cepat, adil, dan transparan terhadap pelaku.

2. Perlindungan maksimal bagi korban, termasuk pendampingan psikologis dan hukum.

3. Peningkatan pengawasan serta penguatan kebijakan anti-pelecehan seksual di institusi hukum dan pendidikan.

4. Masyarakat diminta berani bersuara dan mendukung korban, agar tidak ada lagi yang merasa terpinggirkan atau takut melapor.

"Solidaritas kami tidak hanya untuk korban, tetapi juga untuk semua yang memperjuangkan keadilan. GMNI Sukabumi Raya akan terus mengawal kasus ini agar tidak ada ruang bagi pelaku pelecehan seksual di lingkungan apa pun, terlebih di institusi hukum yang seharusnya menjadi pelindung keadilan," tutup Gilang.

Kasus ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi semua pihak bahwa pelecehan seksual bukanlah persoalan sepele, dan setiap korban berhak atas keadilan serta perlindungan hukum.

(Red)