BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor bersama jajaran Kepolisian Republik Indonesia terus memperkuat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama Kapolres Bogor Wikha Ardilestanto meresmikan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke-9 milik Polres Bogor di Kecamatan Cibungbulang, Senin (2/3/2026).
Peresmian tersebut menjadi bagian dari dukungan daerah terhadap program nasional yang digagas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi masyarakat secara berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Rudy Susmanto menegaskan bahwa Program MBG bukan sekadar intervensi pangan, melainkan strategi pembangunan jangka panjang yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas generasi muda sekaligus penguatan ekonomi kerakyatan.
“Program ini adalah gerakan besar negara untuk membangun SDM unggul sekaligus menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Kita harus kawal bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan luas,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Bogor menargetkan pembangunan 700 dapur SPPG di seluruh wilayah. Dengan estimasi kebutuhan tenaga kerja 45–50 orang per dapur, potensi penyerapan tenaga kerja diproyeksikan mencapai sekitar 35.000 orang.
“Ini bukan hanya soal makanan bergizi, tetapi juga tentang lapangan kerja, perputaran ekonomi daerah, serta pemberdayaan masyarakat,” tegas Rudy.
Selain itu, keberadaan SPPG juga mendorong tumbuhnya ekosistem ekonomi turunan, seperti pengelolaan limbah makanan untuk budidaya maggot oleh Karang Taruna, penguatan program Lembur Hejo, hingga pengembangan greenhouse sayuran sebagai bagian dari ketahanan pangan lokal.
Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto menyampaikan bahwa saat ini Polres Bogor telah memiliki 12 dapur SPPG, dengan enam di antaranya ditargetkan mulai beroperasi dalam waktu dekat. SPPG Cibungbulang menjadi dapur ke-9 yang resmi diluncurkan dan langsung dipersiapkan untuk beroperasi.
Ia menegaskan, dapur SPPG milik Polri dilengkapi sistem pengawasan ketat terhadap kualitas makanan. Setiap menu yang akan didistribusikan kepada penerima manfaat—pelajar, ibu hamil, lansia, dan balita—harus melalui uji kelayakan (food test) oleh personel Sidokkes Polres Bogor.
