Komisi terkait di DPRD Kota Bogor menggelar rapat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 Perumda Transportasi Pakuan (PTP) pada Rabu (14/1/2026). Dalam rapat tersebut, legislator menekankan pentingnya PTP untuk kembali memprioritaskan layanan transportasi publik sebagai bisnis inti perusahaan, menuntut tata kelola keuangan yang lebih sehat, serta perencanaan yang realistis.
Rapat ini menyoroti arah kebijakan PTP, kondisi keuangan terkini, dan peran strategis BUMD tersebut dalam penguatan konektivitas kota.
Ketua Komisi, Rifky, menegaskan bahwa pengembangan usaha PTP harus secara mutlak berpusat pada layanan transportasi publik.
“Kami mendorong agar PTP benar-benar fokus pada core business transportasi publik. Ini menyangkut pelayanan masyarakat, konektivitas kota, dan keberlanjutan pembangunan transportasi di Bogor,” ujar Rifky.
Senada dengan itu, Sekretaris Komisi, Benninu (Ben), meminta manajemen PTP menyusun perencanaan yang lebih terukur dan realistis, terutama terkait proyeksi pendapatan dan pengendalian biaya operasional.
“Kenaikan target pendapatan harus diimbangi dengan efisiensi dan tata kelola keuangan yang sehat. DPRD tidak ingin perencanaan hanya bagus di atas kertas, tetapi juga bisa diwujudkan secara nyata di lapangan,” tegas Ben.
Anggota DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono (HC), turut memberikan sorotan tajam mengenai pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan perusahaan dan perlunya dukungan kebijakan yang pasti dari Pemerintah Kota Bogor.
“PTP tidak boleh dipaksa berjalan dengan skema utang tanpa kepastian pendanaan. Pemerintah daerah harus hadir memberi kepastian kebijakan dan dukungan agar transportasi publik Kota Bogor bisa berkembang secara berkelanjutan,” kata Heri.
HC juga menekankan bahwa rencana pengembangan sektor di luar transportasi, seperti properti, masih memerlukan kajian mendalam dan tidak boleh mengganggu fokus utama perusahaan. Menurutnya, diversifikasi usaha harus dilakukan setelah mandat utama terpenuhi.
