BOGOR  – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Kesehatan menegaskan komitmen kuat dalam memperkuat penanggulangan HIV/AIDS dengan melibatkan dunia usaha, komunitas, akademisi, hingga masyarakat luas. Langkah ini dilakukan untuk mendukung pencapaian target Ending AIDS 2030.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, dr. Fusia Meidiawaty, pada Peringatan Hari AIDS Sedunia tingkat Kabupaten Bogor tahun 2025 di Babakan Madang, Rabu (3/12). Acara dihadiri jajaran Pemkab Bogor, perwakilan Forkopimda, lembaga swadaya masyarakat, organisasi pemuda, dan organisasi wanita.

Mewakili Bupati Bogor, Fusia menyampaikan salam khusus dari Bupati yang berhalangan hadir karena agenda lain yang berlangsung secara simultan. Ia menegaskan bahwa Hari AIDS Sedunia bukanlah perayaan, melainkan momentum penting untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia.

“Tema nasional tahun ini, Bersama Hadapi Perubahan, Jaga Keberlanjutan Layanan HIV, merupakan ajakan kuat untuk mempercepat transformasi layanan dan memperkuat kolaborasi lintas sektor demi mencapai target Ending AIDS 2030,” ujar Fusia.

Tantangan Kompleks di Kabupaten Terbesar Penduduknya

Fusia menjelaskan bahwa upaya mengakhiri epidemi AIDS tidak dapat dibebankan pada Dinas Kesehatan saja, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen. Dengan jumlah penduduk lebih dari 6,3 juta jiwa, Kabupaten Bogor menjadi daerah dengan populasi terbesar di Indonesia dan menyimpan tantangan kompleks dalam pengendalian HIV.

“Wilayah yang sangat luas serta karakter masyarakat yang beragam membuat risiko penularan HIV menjadi isu strategis yang harus dikelola dengan serius dan terencana,” katanya.

Ia menambahkan bahwa pola epidemi HIV telah bergeser. Penularan kini tidak hanya terjadi pada kelompok berisiko tinggi, tetapi juga pada ibu rumah tangga dan anak-anak. Kondisi ini mengharuskan layanan deteksi dini diperluas ke kelompok yang sebelumnya tidak dianggap rentan.

“Masih banyak ODHIV yang belum terdiagnosis karena minim informasi atau ketidaktahuan mengenai gejala awal. Tugas kita memastikan edukasi dan akses pemeriksaan menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” tegas Fusia.