Wamendagri Bima Arya Dorong Pemkab Lampung Selatan Jaga Netralitas ASN Jelang Pilkada

Lampung Selatan – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Menurutnya, ASN tidak boleh memihak salah satu pasangan calon (paslon) kepala daerah, apalagi ikut memobilisasi massa.

“ASN tidak boleh berpihak, ASN tidak boleh melakukan mobilisasi dan tidak boleh juga ditarik-tarik untuk menyukseskan kelompok-kelompok tertentu,” ujar Bima Arya kepada awak media di Kantor Bupati Lampung Selatan, Jumat (22/11/2024).

Dirinya menekankan, apabila ada indikasi ASN tidak netral maka akan diberikan sanksi menurut peraturan perundang-undangan. Dirinya mengajak ASN untuk tetap bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu, ASN juga dipacu untuk mampu meningkatkan prestasi di daerah masing-masing.

Lebih lanjut, Bima Arya meminta, semua pihak dapat mendukung suksesnya penyelenggaraan Pilkada. Upaya tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan mendorong peningkatan partisipasi pemilih pemula.

“Kita pastikan juga agar partisipasi politik untuk pilkada serentak ini tinggi, setidaknya sama atau bahkan lebih tinggi daripada pilpres dan pemilu kemarin,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Bima Arya menyampaikan apresiasi yang besar kepada semua pihak. Apresiasi diberikan atas sumbangsih dalam mendorong peningkatan partisipasi pemilih.

“Semaksimal mungkin menggunakan hak pilihnya, pemilih pemula, disabilitas, kalangan rentan, lansia didorong untuk ikut memilih,” katanya.

Dalam kunjungannya ke Lampung Selatan, Bima Arya memastikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ikut mendukung gelaran pesta demokrasi tersebut. Karena itu, daerah juga didorong untuk mengoptimalkan upaya yang sama.

Bima Arya mengapresiasi, persiapan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Lampung Selatan terus dimatangkan. Selain itu, dirinya juga meminta semua lapisan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memastikan situasi aman dan kondusif. Dengan demikian, Pilkada 2024 dapat berjalan dengan aman, tertib, dan terhindar dari potensi konflik.

Puspen Kemendagri

E || Red