Bawaslu Bekasi Minta PTPS Tegas, Begini Penjelasan Komisioner Bawaslu

Bawaslu Bekasi meminta Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) agar tegas terhadap saksi pasangan calon (paslon) Pilkada. Hal itu untuk menjaga kondusifitas TPS sekaligus menegakkan aturan kepemiluan.

Komisioner Bawaslu Bekasi Shahril Hasibuan mengatakan, saksi partai pengusung calon Kepala Daerah adalah yang telah mendapatkan mandat untuk menjadi saksi dalam pencoblosan dan penghitungan suara di setiap TPS yang berjumlah 4236 TPS.

“Adanya saksi partai pengusung pasangan calon adalah bukti eksistensi kehadiran partai untuk memberikan pendidikan politik dan pengawal politik yang santun dalam berdemokrasi dalam pilkada serentak saat ini,” ujar Shahril saat ditemui usai kegiaatan pelatihan saksi politik di Java Palace Hotel Cikarang, Kabupaten Bekasi, Sabtu (16/11/2024).

Masih Shahril, penyelenggaraan pemilihan sering ada pihak mengaku saksi yang tak memiliki surat mandat dari partai politik pengusung paslon. Karena itu, ia meminta PTPS tak memperbolehkan saksi yang tak memiliki mandat untuk masuk TPS.

“Semua ada aturan mainnya, bahwa saksi harus memiliki surat mandat dari partai politik pengusung paslon, kami pastikan semua berjalan sesuai aturan,” katanya.

Menurut Shahril, saksi TPS Pemilu seharusnya menjamin pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung jujur dan adil, sesuai dengan peraturan. Ia menggarisbawahi bahwa saksi yang bertugas saat pencoblosan harus memiliki surat mandat.

“Peran saksi sangat vital bagi keberlangsungan penyelenggaraan Pilkada Serentak,” katanya.

Menurut alumni Universitas Gadjah Mada ini, Bawaslu dan saksi harus bersinergi agar Pilkada berjalan tanpa ada hambatan. Sekali lagi, Shahril meminta agar PTPS bisa meneggakkan aturan yang ada.

“Saksi partai harus berdisiplin. Disiplin berpikir, disiplin berkata dan disiplin bertindak untuk menjaga kondisifitas pilkada dengan memiliki surat mandat dari partai pengusung baik untuk Pilgub dan Pilbup/Pilwakot serentak,” pungkasnya.

Reirisky II Red