Evaluasi Pemilu 2024: KPUD dan Pemkab Bogor Siapkan Perbaikan untuk Pilkada 2029

Tamansari, Kabupaten Bogor - Demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bogor bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelar evaluasi tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati.

Acara ini berlangsung di Kecamatan Tamansari dan dihadiri langsung oleh Penjabat (Pj.) Bupati Bogor, Bachril Bakri, bersama 320 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor, pada Minggu (26/1).

Tujuan Utama: Perbaikan Sistem Pemilu di Masa Depan

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Bogor, Bachril Bakri, menegaskan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk mencatat, mengidentifikasi, dan menyelesaikan berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan pemilu. Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk menyempurnakan penyelenggaraan Pemilu 2029, termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

"Kegiatan evaluasi pemilu ini sangat penting untuk menginventarisasi seluruh permasalahan yang terjadi, baik dari segi teknis maupun non-teknis. Dengan begitu, kita dapat melakukan perbaikan yang konkret untuk meningkatkan kualitas pemilu ke depannya," ujar Bachril Bakri.

Ia juga mengapresiasi penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor yang, meskipun menghadapi sejumlah kendala, tetap berjalan aman, kondusif, dan kredibel.

Bachril menambahkan bahwa evaluasi ini menjadi langkah proaktif untuk meningkatkan partisipasi pemilih, memperbaiki sistem logistik, dan memastikan transparansi dalam penggunaan anggaran.

"Secara umum, pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bogor cukup baik, dengan pelanggaran yang sangat minim dibandingkan dengan daerah lainnya," tambahnya.

Masukan Langsung dari 320 PPK se-Kabupaten Bogor

Ketua KPU Kabupaten Bogor, Adi Kurnia, menjelaskan bahwa kegiatan ini mengundang 320 PPK dari 40 kecamatan untuk memberikan masukan langsung terkait berbagai persoalan yang timbul selama tahapan pemilu.

"Kami memberikan kesempatan kepada seluruh PPK untuk menyampaikan masukan berdasarkan pengalaman mereka di lapangan. Masukan tersebut meliputi isu-isu seperti partisipasi pemilih, distribusi logistik, akurasi data pemilih, serta kendala teknis lainnya," ujar Adi Kurnia.

Hasil dari evaluasi ini nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk menyempurnakan mekanisme pemilu berikutnya, termasuk Pilkada 2029. KPUD juga berkomitmen untuk meningkatkan pelatihan teknis kepada PPK agar kesalahan administrasi dapat diminimalkan di masa depan.

Fokus Perbaikan: Partisipasi dan Transparansi

Salah satu tantangan utama yang disoroti dalam evaluasi ini adalah partisipasi pemilih. KPUD Kabupaten Bogor mencatat bahwa meskipun tingkat partisipasi pada Pilkada 2024 meningkat, masih ada beberapa wilayah yang partisipasinya di bawah target.

Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi di daerah-daerah tertentu, terutama di wilayah terpencil.

Sebagai solusi, Pemkab Bogor bersama KPUD berencana untuk memperluas cakupan sosialisasi, menggunakan berbagai platform digital, serta meningkatkan kolaborasi dengan komunitas lokal guna menjangkau lebih banyak masyarakat.

"Partisipasi pemilih merupakan indikator utama keberhasilan pemilu. Kami akan memperbaiki strategi sosialisasi agar semua masyarakat, termasuk yang berada di pelosok, mendapatkan informasi yang cukup terkait pelaksanaan pemilu," kata Adi Kurnia.

Harapan untuk Pilkada 2029

Evaluasi ini diharapkan tidak hanya memberikan masukan untuk perbaikan teknis, tetapi juga mempererat sinergi antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat. Pj. Bupati Bogor menekankan pentingnya membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

"Kami berharap Pilkada 2029 dapat berjalan lebih baik dengan sistem yang lebih transparan, partisipasi yang meningkat, dan proses yang lebih efisien. Kolaborasi antara pemerintah, KPUD, dan masyarakat adalah kunci untuk mencapai tujuan ini," pungkas Bachril Bakri.

(Red)