LS Vinus Adakan Diskusi Bersama Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ini yang Dibahas

BOGOR - Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus) mengadakan diskusi media bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara dengan tema ‘Diskusi Rencana Kerja DPRD Kabupaten Bogor tahun 2025’ di kantor Sekretariat Nasional LS Vinus, Cibinong, Bogor, Rabu (15/1/2025).

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menjelaskan diskusi dengan Lembaga Survei Lembaga Survei Nusantara (LS Vinus) terkait dengan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Bogor tahun 2025.

"Tentu berawal dari 2024, kemarin kami sudah sepakati dengan pemerintah daerah, mungkin teman-teman juga sudah tahu terkait APBD 2025, 11,1 triliun yang sudah disepakati oleh pemerintah daerah, ya itulah yang akan kita kawal dari awal tahun sampai akhir tahun,” Kata Sastra Winara saat diwawancarai, Rabu (15/1/2025).

Ia menuturkan, tentu ada beberapa program yang sudah disusun dan juga terkait keterbukaan informasi di DPRD ditahun 2016 akan menjadi evaluasi dan masukan untuk dirinya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor.

Sastra Winara mengatakan, bahwa diskusi dengan LS Vinus adalah bagaimana kemajuan Kabupaten Bogor kedepan dengan pemerintah yang baru.

"10 Februari dilantik, disitulah pertama pemerintahan Pak Rudy Susmanto dan Pak Jaro Ade untuk mengejar ketertinggalan yang beberapa tahun kebelakang," ucap Ketua DPRD Kabupaten Bogor.

Menurut dia, kedua pemimpin Kabupaten Bogor yang terpilih merupakan mantan Ketua DPRD dan juga jika dilihat umur keduanya, Bupati dan Wakil Bupati tersebut cukup masih muda dan energik untuk memajukan Bogor.

"Pak Rudy Susmanto punya jaringan ke pusat sedangkan Pak Jaro Ade juga tentu sama. Kita fokus hari ini setelah dilantik nanti semua ketertinggalan yang di tahun-tahun sebelumnya akan segera diselesaikan," tuturnya.

Lalu terkait dengan program pokok-pokok pikiran yang memang telah di atur oleh undang-undang, bagaimana DPRD dapat mengajukan terkait apa diperlukan didaerahnya.

Kata Sastra, pada Reses akhir tahun 2025 yang lalu terdapat 600 usulan dari DPRD dan akan diupayakan di tahun 2026 dapat diselesaikan.

"Yang akan kami adukan dari pokok-pokok pikiran teman-teman DPRD. Banyaknya Infrastruktur, Pendidikan, banyak sekolah yang rusak dan kesehatan, ada 600 sekian usulan dari masyarakat hasilnya sejak 2024," ujarnya.

Founder LS Vinus, Yusfitriadi, mengapresiasi kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor atas diskusi dan dialog terkait Rencana Kerja DPRD Kabupaten Bogor tahun 2025.

"Jadi yang pertama tentu saya ucapkan apresiasi kepada Ketua DPRD, kan kunci utama adalah dialog dan komunikasi," ucap Yusfitriadi, Rabu (15/1/2025).

Menurutnya, adalah langkah yang menarik bagi masyarakat mempunyai harapan bahwa DPRD kedepannya dapat bekerja sesuai dengan fungsinya.

"Ketua DPRD tidak sendiri, harapannya itu diikuti oleh kawan-kawan yang lain, termasuk pimpinan yang lain," ungkapnya.

Yusfitriadi menyindir, bahwa bukan rahasia umum jika seseorang telah menjadi Anggota Dewan akan berubah menjadi superior.

"Yang menjadi superior itu menjadi paling bisa, paling pinter, kebal kritik, sensi, macam-macam itu namanya superior," tuturnya.

Yusfitriadi menuturkan bahwa Ketua DPRD Kabupaten Bogor adalah termasuk Komunikatif dan dapat diikuti oleh Anggota DPRD lainnya.

"Saya pikir kita layak berharap bahwa DPRD Kabupaten Bogor bisa memberikan kontribusi yang kontribusif," ujarnya.

Kemudian jika dilihat peran-peran legislatif dapat diukur dengan kerangka kerjanya, misalnya karena 13 atau 10 yang diusulkan pemerintah dan 3 yang inisiatif DPRD.

"Gampangkan kalau di akhir masa kerja akhir tahun masa kerja itu nggak tercapai, berarti berapa persen gagalannya, kan? Begitupun kemudian dalam perspektif budgeting," tambahnya.

Dan ia mengatakan seperti halnya kasus yang beberapa kali muncul di Kabupaten Bogor yang akhirnya saling lempar.

"Misalnya ketika kemarin kasus Korupsi, WTP dan kasus KPK Gadungan saling lempar juga. Kemudian juga kasus Sport Cibinong City saling lempar juga, saya pikir padahal sudah ada perannya yaitu eksekutif dan eksekutor, di DPRD tapi punya peran pengawasan dan pengesahan," ucapnya.

Ketika berbicara misalkan salah satu pungutan liar, bungli di sekolah-sekolah dan juga terdapat komisi DPRD yang menangani tetapi harus dipastikan apakah DPRD dapat menjamin pungutan liar itu tidak kembali terjadi.

"Nah itu DPRD yang menjamin, maka kalau ada lagi, pecat, pecat, pecat, dan pecat," tegasnya.

Menurutnya lembaga pendidikan merupakan gawang etik terakhir didunia ini, oleh karena itu DPRD Komisi IV berperan penting menjalankan dan mengawasinya.

Masih Sastra, menurutnya terdapat tiga objek peran dalam pengawasan diantaranya Pemerintah, Masyarakat dan lembaga-lembaga mitra yang difasilitasi oleh pemerintah.

"Pemerintah dan Masyarakat objek pengawasan adalah DPRD dan yang terakhir adalah lembaga-lembaga mitra yang difasilitasi oleh pemerintah," ujarnya.

Termasuk pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan tidak luput dari pengawasan.

"Maka tiga objek pengawasan itu harus kuat perannya DPRD, kalau tidak ya repot," imbuhnya.

Lalu terkait Musrembang akan beda dengan hasil pengawasan DPRD, karena aspirasi atau usulan ketika sudah masuk DPRD hanya 10 persen yang diakomodir.

"Tapi terus terang, dengan paparan Ketua DPRD tadi, misalnya, sekarang udah nggak ada jarak. Kalau teman-teman media pengen tahu, buku kerja-kerja silahkan minta, tinggal minta aja," ujarnya.

"Saya pikir tidak ada alasan untuk tidak optimis, karena kekuatannya full power ditambah aspek-aspek lain yang itu juga akan menguatkan ikatan emosional," ucap Yusfitriadi Optimis dengan banyak kader Partai Gerindra yang mengabdi di Pemerintahan Kabupaten Bogor.

Menurut Yusfitriadi, ia yakin Pemerintah saat ini akan memberikan kontribusi yang konstruktif dan juga kediaman Presiden Indonesia Prabowo Subianto berteraskan di Kabupaten Bogor.

"Saya yakin dan percaya, konstruksi pemerintah saat ini akan memberikan kontribusi yang konstruktif," pungkasnya.

(Red)