Plt. Sekjen Kemendagri Imbau Daerah Lakukan Konsolidasi Percepat Realisasi APBD

JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengimbau pemerintah daerah (Pemda) agar segera mempercepat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal itu perlu segera ditindaklanjuti lantaran situasi saat ini telah mendekati akhir tahun.

Berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri per 27 Desember 2024, terdapat daerah yang realisasi belanja APBD-nya masih tergolong rendah.

Daerah tersebut seperti Provinsi Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah. Berdasarkan data itu, Tomsi meminta daerah untuk segera mengatasi persoalan tersebut.

“Tolong konsolidasi, dicek kembali di mana letak permasalahannya sehingga realisasinya tidak tercapai,” ujar Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (30/12/2024).

Hal yang sama juga diminta untuk diatensi pemerintah kabupaten dan kota. Pasalnya, berdasarkan data yang sama, diketahui sejumlah daerah belum maksimal dalam merealisasikan belanja APBD. Adapun daerah tersebut yaitu Kabupaten Mahakam Ulu, Halmahera Utara, Pegunungan Bintang, Kutai Timur, dan Kepulauan Aru. Sedangkan kota yaitu Prabumulih, Pagar Alam, Balikpapan, Bontang, dan Subulussalam.

Dalam pertemuan tersebut, Tomsi mengapresiasi daerah yang telah memaksimalkan realisasi belanja APBD. Dia meminta daerah dengan realisasi rendah untuk memaksimalkan upaya tersebut secara efektif dan efisien.

“Mungkin karena ini belum [tutup tahun], masih kurang dua hari, masih ada pergerakan-pergerakan angka. Namun demikian tolong diperhatikan juga realisasi belanja atau APBD-nya. Sehingga persentase atau belanjanya itu dapat baik, kemudian efektif, dan efisien,” imbuhnya.

Di sisi lain, pada kesempatan tersebut, Tomsi juga meminta daerah untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan bera atau lahan yang telah lama tidak ditanami. Jika memungkinkan, pemerintah kabupaten/kota didorong untuk menggunakan lahan tersebut dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

Menurut Tomsi, dari sisi pembiayaan, pemanfaatan lahan bera cenderung lebih hemat dibandingkan mencetak lahan baru.

Ia pun memacu daerah untuk mendata potensi lahan bera di wilayahnya masing-masing. Data tersebut nantinya akan dilaporkan kepada Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan untuk dapat direkomendasikan sebagai upaya peningkatan produksi pangan.

“Artinya begini, dihitung dulu berapa kemungkinannya, dibuatkan surat. Surat resminya sehingga akan ada langkah-langkah kalau memang itu kurangnya air berarti irigasi atau pompa atau apa pun permasalahannya,” tandasnya.

(Red)