Sekjen DPP GMNI Dukung Wacana Zaken Kabinet Prabowo

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI), Muhammad Ageng Dendy Setiawan, mendukung wacana Presiden Republik Indonesia (RI) terpilih 2024 - 2029, Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, untuk membentuk Zaken Kabinet dalam pemerintahannya.

Dukungan tersebut disampaikan oleh Dendy, pada Selasa (17/September/2024). Untuk diketahui, Zaken Kabinet sederhananya adalah, Kabinet di suatu pemerintahan yang diisi oleh para ahli tanpa melihat latar belakang politik tertentu. Oleh karena itu, menurut Dendy, Zaken Kabinet merupakan langkah yang tepat di tengah tantangan masalah Pangan, Energi, Ekonomi, serta kondisi Geopolitik yang ada.

"Langkah ini perlu didukung penuh, karena ketika Kabinet diisi oleh para Ahli, maka diharapkan bisa menjadi jawaban terhadap semua persoalan yang akan dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Sederhananya, kalau Pangan diurus oleh Ahli Pangan, Ekonomi diurus oleh Ahli Ekonomi, Energi diurus juga oleh Ahli Energi dan seterusnya, maka, jumlah Kemiskinan, Kelaparan, Anak-anak yang putus pendidikannya, semuanya bisa ditekan dengan baik," tutur Dendy.

Zaken Kabinet, terangnya, adalah Wacana yang tepat untuk mewujudkan Presiden terpilih dalam melaksanakan Visi dan Misinya. Sehingga, kepemimpinan yang baru bisa berjalan secara maksimal dan tidak terjadi malfungsi di dalam Kabinet, dikarenakan semua bidang di dalam tubuh kepemerintahan dipegang oleh orang yang mengerti setiap isu yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia.

Meski begitu, Alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya ini mengingatkan, bahwa, untuk membentuk dan mewujudkan Zaken Kabinet bukan perkara mudah. Sebab, Partai-partai yang tergabung di dalam Koalisi pasti ingin menempatkan Kader-kadernya di posisi Menteri. Karenanya, Partai yang tergabung di dalam Koalisi harus bisa menugaskan Kader-kadernya yang Profesional dan Berintegritas. 

"Partai-partai Koalisi, yang ingin mendapatkan kursi Menteri harus memiliki kader yang profesional dan berintegritas. Mereka tidak hanya karena memiliki jabatan tinggi di Partai, lantas mendapatkan kursi Menteri. Bahkan, kalau harus mengambil Profesional di luar Partai Politik itu juga bagus, ini semua agar zaken kabinet bisa terwujud, serta perlu dibentuk Tim di Kepresidenan , untuk kontrol kinerja Mentri yang dilaporkan ke Presiden, sebagai kontrol loyalitas dan konsistensi program ke Presiden," tegasnya.

Sebelum mewujudkan Zaken Kabinet, Sekjend GMNI juga menyarankan agar Pemerintahan yang baru harus mempelajari sejarah Zaken Kabinet di Indonesia. Dengan begitu, katanya, agar pemerintah bisa melanjutkan hal baik di masa lalu, dan menjadikan pelajaran terkait apa yang menjadi hambatan terwujudnya Zaken Kabinet Indonesia. 

"Pemerintahan selanjutnya harus pelajari sejarah Zaken Kabinet yang pernah dilakukan di Indonesia. Hal itu agar yang baik bisa dilanjutkan atau disempurnakan, dan yang menjadi hambatan bisa dijadikan pelajaran agar Zaken Kabinet ini bisa memajukan dan mensejahterahkan masyarakat Indonesia," tutupnya.

Reirisky || Red