Turunkan Harga Beras Jelang Ramadan, Atang Trisnanto Dorong Pemerintah Selesaikan Masalah Distribusi

BOGOR KOTA || Pilarparlemen.id

HUMPROPUB - Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mendorong pemerintah kota berkolaborasi pemerintah pusat dapat mempercepat langkah penurunan harga beras yang melonjak hingga Rp16 ribu per liter untuk kualitas medium di pasar tradisional dan keterbatasan penjualan beras premium kemasan 5 kg dan 10 kg Rp13.900 per kilogram di ritel.

Menurut Atang, kenaikan harga jelang hari raya seperti Ramadan dan Idulfitri memang kerap terjadi, namun kali ini menyentuh pada kebutuhan pokok yang paling dasar yakni beras sehingga perlu langkah cepat dan efektif. 

"Beras merupakan bahan pokok masyarakat Indonesia. Jelang Ramadan dan Idul Fitri 1445 tahun ini, harga beras terlalu tinggi dan sangat memberatkan masyarakat. Hemat saya, ada empat langkah setidaknya untuk mengatasi ini, terutama merilis cadangan beras pemerintah (CBP)," kata Atang di Kota Bogor, Jumat (23/2).

Langkah pertama, kata Atang, Pemkot minta gelontoran beras dari Bulog. Selain stok reguler, Bulog punya cadangan beras pemerintah yang bisa disalurkan dalam kondisi darurat seperti sekarang.

Mendag Zulkifli Hasan menyebutkan, saat ini pemerintah memiliki stok sebanyak 1,4 juta ton beras. Menurut Zulkifli, jumlah tersebut akan ditambah lagi dengan masuknya beras impor sehingga total menjadi 2 juta ton beras.

Beras-beras tersebut merupakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digelontorkan pemerintah melalui Perum Bulog.

Harga yang dipatok untuk beras SPHP pada zona 1 sebesar Rp10.900 per kilogram, zona 2 Rp11.500 per kilogram, dan zona 3 Rp11.800 per kilogram diedarkan di pasar tradisional, ritel modern, outlet Perum Bulog, dan pemerintah daerah.

Pemerintah, kata Atang, perlu memastikan stok tersebut bisa membanjiri pasar sehingga dapat memancing turunnya harga beras di pasaran. 

"Pemerintah tidak boleh berlama-lama membiarkan harga beras tinggi. Segera banjiri pasar dengan beras kualitas yang baik dan harga yang terjangkau. Proses ini harusnya bisa cepat karena rantai pasoknya sudah jelas," ujar Atang. 

Selanjutnya, Atang memandang langkah kedua yang perlu dilakukan adalah memastikan kendala distribusi diurai dengan cepat dengan adanya Badan Pangan Nasional yang dapat terkoneksi dengan beberapa kementerian dan lembaga sekaligus untuk memotong rantai distribusi dari pemasok hingga sampai ke pasar. 

Pemerintah, dapat mempergunakan berbagai teknologi informasi untuk memantau jalannya distribusi pangan, khususnya beras sehingga meminimalisir potensi penimbunan, waktu pengiriman dan moda transportasi pengiriman yang tepat di tengah cuaca musim penghujan yang berlangsung sudah sejak akhir tahun 2023 hingga awal 2024 ini. 

"Kita punya lengkap lembaga dan kementerian yang membidangi masalah pangan, ada Bapanas, Bulog, Kemendag dan Kementan. Sudah saatnya kontrol masalah distribusi dapat dipecahkan dengan cepat hasil kolaborasi antar lembaga dan bantuan teknologi," katanya. 

Ketiga, sambil menunggu masalah distribusi ke pasar terurai, operasi pasar pangan murah yang dilakukan pemerintah melalui Bulog bekerja sama pemerintah daerah lebih masif karena keterjangkauan daya beli masyarakat sangat penting untuk menghindari gejolak ekonomi dan sosial masyarakat jelang Ramadan ini.

Di Kota Bogor, pemerintah kota bekerja sama Perum Bulog telah mempersiapkan operasi pasar murah beras SPHP Bulog Siaga di 14 titik kelurahan dari 68 kelurahan yang ada di 6 kecamatan. Operasi pasar itu dilakukan mulai Selasa (20/2) hingga Jumat (8/3).

Atang menilai, perlu ada tambahan titik-titik operasi pasar tersebut sebelum memasuki Ramadan, untuk menjaga daya beli masyarakat secara merata. 

"Masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah itu tersebar di semua wilayah Kota Bogor. Operasi pasar perlu menyentuh semua warga yang membutuhkan di semua wilayah," tegasnya. 

Terakhir, keempat Atang mendorong pemerintah dan pihak terkait dapat mengantisipasi penimbunan beras jelang Ramadhan dengan terus berkeliling ke agen-agen agar tidak ada celah oknum dapat membeli dalam jumlah banyak.

"Kita perlu memastikan tidak ada potensi penimbunan beras di agen maupun oleh oknum yang membeli dalam jumlah banyak di situasi ini," pungkasnya.

E || Red