Wamendagri: Kepala Daerah Perlu Memahami Isu Ketahanan Pangan dari Hulu hingga Hilir

MEDAN, – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya pemahaman kepala daerah terhadap isu ketahanan pangan baik di tingkat hulu maupun hilir. Hal ini disampaikan Bima dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pangan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2025 di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kota Medan, Sumut, Selasa (21/1/2025).

Bima menjelaskan, di tingkat hulu, kepala daerah harus memahami berbagai isu yang berkaitan dengan produksi pertanian, ketersediaan pupuk, serta peran petugas irigasi dan penyuluh pertanian. Sementara di tingkat hilir, kepala daerah perlu memastikan distribusi berjalan lancar, harga tetap stabil, dan terjalinnya kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Bulog.

“Intinya, Bapak/Ibu Kepala Daerah, porsinya betul-betul dari hulu dan hilir,” ujar Bima.

Dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan itu, Bima menekankan pentingnya fokus kepala daerah dalam mencapai target swasembada pangan. Sebab, hal ini berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat serta mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kita ingin agar kepala daerah itu semua juga sangat fokus, perlu sinkron, Pak [Menko]. Tadi soal makan bergizi itu juga perlu detail nanti dikoordinasikan,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Bima juga melaporkan kepada Menko Pangan hasil peninjauannya ke irigasi di Sumut sebelum mengikuti rakor kali ini. Sehari sebelumnya, Bima sempat mengecek kondisi irigasi di Desa Pematang Lalang, Kabupaten Deli Serdang, Sumut.

“Kemarin kami mengunjungi satu titik di [Desa] Pematang Lalang, Pak [Menko], di Deli Serdang. Nah, di sana itu area sawahnya 2.600 hektare. Tanamnya tiga kali, panennya satu kali saja, karena 70 persen lahannya terendam banjir akibat hujan,” ungkap Bima.

Banjir yang melanda kawasan tersebut akibat tidak berfungsinya bendungan. Pintu air (klep) irigasi yang dibangun sejak era Orde Baru pada tahun 1990-an tidak lagi berfungsi dengan baik. Memang pada tahun 2016 pintu klep sempat diperbarui, tetapi tidak disertai dengan normalisasi sedimentasi. Akibatnya, air terus meluap dan merendam lahan pertanian warga.

“Sampai sekarang sedimentasinya menumpuk, Pak [Menko], sehingga air laut masuk. Dan ketika banjir datang, kondisinya sudah seperti lautan. Kami ke sana, warga cukup emosional, Pak [Menko]. Mereka berharap ada perhatian lebih dan pembangunan yang konkret,” tandasnya.

Bima pun kembali menekankan bahwa target untuk mewujudkan ketahanan pangan harus dikawal bersama oleh seluruh kepala daerah. Tercatat, hingga saat ini Menko Pangan Zulkifli Hasan telah memberikan arahan kepada 205 kepala daerah, terdiri dari 8 gubernur, 152 bupati, dan 45 wali kota.

Puspen Kemendagri

Red