BOGOR - Komisi IV DPRD Kota Bogor menekankan pentingnya akurasi data ketenagakerjaan sebagai landasan utama pengentasan pengangguran di Kota Bogor.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhamad Nur bersama Wakil Ketua Komisi lV, Asep Nadzarullah, Sekretaris Komisi lV, Subhan serta anggota Komisi lV lainnya, Tri Kisowo Jumino, Mulyani, Rozi Putra saat rapat kerja bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bogor pada Kamis 5 Februari 2026.
Fajar menyoroti bahwa selama ini data pengangguran yang dimiliki Disnaker Kota Bogor hanya bersandar pada pemohon Kartu Kuning (AK-1).
"Kami menekankan bahwa masalah utamanya bukan tidak ada data, melainkan akurasinya yang belum mencapai 100%. Data yang ada saat ini hanya berdasarkan masyarakat yang mengajukan kartu kuning. Karena itu, Komisi IV akan fokus memperkuat sistem pendataan agar kita memiliki data acuan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan," ujar Fajar.
Respon Gerakan Indonesia ASRI, Adityawarman: Kota Bogor dari Dulu Terkenal Indah dan Nyaman
Berdasarkan data BPS yang dipaparkan dalam rapatTahun 2025 tingkat pengangguran Terbuka (TPT) tercatat di angka 7,95%. Target 2026 TPT diproyeksikan berada di angka 7,99%.
Fajar menegaskan akan mengkaji ulang validitas angka tersebut.
"Disnaker menyebut angka pengangguran terus berkurang setiap tahun, namun keluhan masyarakat terkait sulitnya mencari kerja masih tinggi. Kami perlu memastikan apakah data tersebut valid dan sinkron di lapangan," tambahnya.
Guna mengatasi masalah serapan tenaga kerja, Komisi IV mendorong adanya kolaborasi antara Disnaker dengan OPD lain, seperti Dinas Koperasi dan UMKM.
Strategi ini diharapkan menciptakan ekosistem yang sinkron antara ketersediaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Beberapa poin strategis yang menjadi perhatian DPRD, kata Fajar, sistem informasi yang memperkuat promosi dan penyebaran informasi lowongan kerja di ruang publik.
