JAKARTA – Pramono Anung Wibowo menerima audiensi pengurus Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P) di Balai Kota Jakarta, Rabu (18/2/2026). Pertemuan tersebut mempertegas komitmen nyata Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperkuat ekosistem ekonomi PKL dan UMKM agar mampu maju, berkembang, serta naik kelas, sekaligus berperan meningkatkan estetika Kota Jakarta menjadi lebih indah, rapi, bersih, dan asri sebagai kota global.


Gubernur Pramono yang juga menjabat sebagai Dewan Kehormatan APKLI-P menyambut hangat delegasi yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum APKLI-P, dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed. Fokus pembahasan dalam audiensi tersebut mencakup transformasi menyeluruh ekosistem ekonomi PKL dan UMKM di Jakarta, mulai dari penataan, pemberdayaan, digitalisasi, hingga akses permodalan agar pelaku usaha rakyat semakin unggul dan berdaya saing.


Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa penataan dan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil harus berjalan selaras dengan keindahan kota. PKL dan UMKM tidak hanya dituntut kuat secara finansial, tetapi juga menjadi bagian integral dalam mewujudkan Jakarta yang tertib, bersih, dan nyaman.

“Penataan PKL dan UMKM harus dilakukan secara humanis, persuasif, dialogis, dan profesional. Kita ingin PKL Jakarta naik kelas dengan dukungan digitalisasi dan akses permodalan yang sehat. Untuk itu, APKLI-P perlu bersinergi dan berkolaborasi dengan BUMD serta dinas terkait di lingkungan Pemprov DKI Jakarta,” ujar Gubernur kelahiran Kediri, Jawa Timur tersebut.

Salah satu poin krusial dalam pertemuan itu adalah pengembangan Warung Kelontong Rakyat yang ditingkatkan menjadi WARKOBI (Warung Kelontong Betawi) sebagai tindak lanjut pencanangan Gerakan Pasar Rakyat, Revitalisasi, dan Integrasi PKL UMKM se-DKI Jakarta pada 22 Juli 2025 di Pasar Santa, Jakarta Selatan. Gubernur berharap ekosistem ekonomi WARKOBI mampu bersaing di era digital maupun dengan pasar modern.

Ia pun menginstruksikan agar WARKOBI dikelola secara profesional dan modern, didukung sistem digitalisasi serta skema permodalan yang sehat, sehingga benar-benar mampu menjadi model penguatan ekonomi kerakyatan di Jakarta.

Sebagai bentuk dukungan konkret, mantan Menteri Sekretaris Kabinet RI periode 2014–2024 itu menginstruksikan Kepala Biro KDH DKI Jakarta untuk mengagendakan Grand Opening WARKOBI yang dijadwalkan pada Minggu, 29 Maret 2026. Selain itu, Asisten Perekonomian DKI Jakarta bersama Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta juga diminta menyiapkan secara menyeluruh penataan PKL dan UMKM, termasuk pelaksanaan Grand Opening WARKOBI.

Turut mendampingi Gubernur dalam audiensi tersebut antara lain Kepala Satpol PP DKI Jakarta dan Direktur Utama PT Fois Station Tjipinang Jaya. Sementara dari APKLI-P hadir jajaran pengurus pusat dan DPW DKI Jakarta yang menyatakan kesiapan mendukung penuh program penataan dan pemberdayaan PKL serta UMKM agar semakin profesional, tertata, dan berdaya saing.