BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 secara terintegrasi sebagai upaya menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Hal tersebut dibahas dalam Forum Konsultasi Publik yang digelar di Ruang Serbaguna I Setda Kabupaten Bogor, Kamis (12/2/2026).
Dalam perencanaan pembangunan tahun 2027, Pemkab Bogor menetapkan empat pilar prioritas pembangunan, yakni peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal melalui pengembangan pusat-pusat ekonomi baru yang terintegrasi di berbagai wilayah, pembangunan infrastruktur dasar, serta penguatan layanan inklusif melalui perlindungan sosial dan layanan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Sejumlah program strategis dan infrastruktur telah dicanangkan, di antaranya pengembangan angkutan umum massal Koridor 2 (Bojonggede–Sentul Selatan), pembangunan Terminal Tipe C, pengembangan sekolah unggulan tingkat SD dan SMP Negeri, serta pembangunan hutan kota.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang matang dan terintegrasi sebagai fondasi utama dalam menentukan arah kebijakan daerah ke depan.
“Bagi kami, kegiatan hari ini sangat penting. Fail to plan, plan to fail. Jika kita gagal merencanakan, maka sebenarnya kita sedang merencanakan kegagalan. Karena itu, forum ini menjadi ruang strategis karena seluruh stakeholder hadir untuk merancang langkah ke depan,” ujar Ajat.
Ia mengapresiasi antusiasme peserta forum, termasuk tokoh agama dan berbagai unsur pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya, kehadiran seluruh elemen tersebut menjadi energi positif dalam menyusun perencanaan pembangunan yang lebih baik, meskipun di tengah kesibukan pelaksanaan program dan agenda pemeriksaan yang sedang berjalan.
Ajat juga menyampaikan pesan Bupati Bogor bahwa persoalan kemiskinan dan pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Pemkab Bogor terus berikhtiar menurunkannya hingga mendekati nol, sejalan dengan amanat Presiden Republik Indonesia.
Untuk menekan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Pemkab Bogor terus mengintensifkan program padat karya yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja, khususnya masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Selain itu, bantuan keuangan desa juga ditingkatkan sebagai penggerak ekonomi lokal berbasis pemberdayaan masyarakat.
Menurut Ajat, pembangunan infrastruktur tidak hanya bermakna perbaikan fisik semata, tetapi juga membuka akses distribusi barang dan mobilitas masyarakat sehingga memudahkan aktivitas bekerja, bersekolah, dan kegiatan ekonomi lainnya.
