BOGOR –.Parung, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto, dan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, di Klinik Utama Rawat Inap (KURI) Parung, Selasa (23/12/2025).
Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan bahwa penandatanganan PKS ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi lintas wilayah untuk pengelolaan sampah regional Bogor Raya.
Menurutnya, kerja sama ini semakin relevan seiring ditetapkannya Bogor Raya sebagai wilayah prioritas nasional dalam pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) oleh pemerintah pusat.
“Momentum ini sangat penting, karena Bogor Raya telah masuk dalam prioritas pembangunan PSEL. Artinya, diperlukan sinergi yang kuat, keberanian mengambil keputusan, serta komitmen jangka panjang antara pemerintah daerah,” ujar Rudy.
TPAS Galuga, lanjut Rudy, merupakan titik krusial dalam sistem persampahan Bogor Raya dengan volume sampah yang mencapai sekitar 1.500 ton per hari. Kondisi tersebut menuntut pengelolaan terpadu dan berkelanjutan.
“Persoalan persampahan tidak bisa diselesaikan secara parsial. Mulai dari akses jalan menuju TPAS Galuga, pengelolaan air dan PDAM, hingga kesiapan infrastruktur energi dan pengairan harus disiapkan secara menyeluruh untuk mendukung operasional PSEL,” jelasnya.
Bupati Bogor juga menegaskan bahwa sinergi antara Pemkab dan Pemkot Bogor menjadi kunci dalam menghadirkan sistem pengelolaan sampah yang modern, efisien, dan ramah lingkungan.
“Melalui kerja sama ini, kita ingin membangun sistem persampahan terpadu berbasis inovasi dan teknologi. Dengan sinergi dan kerja nyata, kualitas lingkungan hidup masyarakat Kabupaten dan Kota Bogor dapat terus ditingkatkan,” pungkasnya.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan PSEL di TPAS Galuga. Ia menyebut, Kota dan Kabupaten Bogor menjadi fokus khusus setelah melalui proses panjang dan pembahasan lintas kementerian.
