JAKARTA — Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menghadiri Rapat Tingkat Menteri yang membahas upaya pemulihan lahan serta langkah antisipasi banjir dan longsor di wilayah hulu Sungai Ciliwung. Rapat berlangsung di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2026).
Rapat dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang PMK Pratikno, dan dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Dr. Hanif Faisol Nurofiq, Wakil Menteri ATR/BPN H. Ossy Dermawan, B.S., M.Sc., Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, serta perwakilan pemerintah daerah terkait.
Pertemuan tersebut membahas penguatan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), dalam penanganan banjir secara terintegrasi di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung.
Upaya penanganan yang dibahas meliputi pembangunan dan optimalisasi retensi air, penghijauan kembali kawasan hulu, penguatan regulasi, mitigasi bencana, serta penegakan hukum di wilayah strategis hulu DAS, khususnya Ciawi, Megamendung, dan Cisarua, yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus melindungi masyarakat dari risiko bencana banjir dan longsor.
“Penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Kolaborasi lintas wilayah menjadi kunci untuk menciptakan solusi jangka panjang yang berkelanjutan,” tegas Rudy Susmanto.
Sementara itu, Menko PMK Pratikno menekankan pentingnya penanganan banjir secara terintegrasi dan multisektor, khususnya di wilayah DAS Ciliwung yang membentang dari Kabupaten Bogor hingga DKI Jakarta.
“Penanganan harus dimulai dari hulu dengan pendekatan terintegrasi dari hulu sampai hilir, serta melibatkan berbagai sektor,” ujar Pratikno.
Ia menambahkan, penguatan infrastruktur yang tangguh, rehabilitasi lingkungan melalui reboisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan regulasi, serta penegakan hukum yang konsisten harus dilakukan secara komprehensif dan kolaboratif lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
