BOGOR – Sukaraja Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk terus mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat melalui rencana pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur.
Komitmen tersebut disampaikan Rudy saat pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas pada hari kerja pertama tahun 2026, yang digelar di VIVO Mall, Sukaraja, Jumat (2/1).
Rudy menjelaskan, dengan jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang mencapai lebih dari 6 juta jiwa serta wilayah yang sangat luas, pelayanan publik tidak lagi efektif jika hanya terpusat di ibu kota kabupaten, Cibinong.
Menurutnya, keberadaan Mal Pelayanan Publik ke depan tidak hanya berfungsi sebagai pusat layanan pemerintahan, tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan aktivitas ekonomi wilayah, mendukung UMKM, serta mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di Kabupaten Bogor.
“Pelayanan harus mendekat ke masyarakat. Warga di wilayah barat dan timur tidak boleh selalu dibebani jarak dan waktu untuk mengurus layanan ke Cibinong,” ujar Rudy.
Ia menambahkan, Pemkab Bogor menargetkan pembangunan MPP di dua wilayah strategis tersebut, yang saat ini diproyeksikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Rencana pembangunan MPP tersebut akan mulai dibahas bersama DPRD Kabupaten Bogor pada tahun 2027.
Dengan hadirnya MPP di Bogor Barat dan Bogor Timur, masyarakat nantinya dapat mengakses berbagai layanan pemerintahan, mulai dari perizinan, administrasi kependudukan, hingga layanan perangkat daerah, dalam satu lokasi yang mudah dijangkau.
“Inilah konsep pelayanan publik ke depan, terintegrasi, cepat, dan dekat dengan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai langkah awal, Rudy mengungkapkan bahwa Pemkab Bogor telah mengoperasikan layanan perangkat daerah di ruang-ruang publik, termasuk di pusat perbelanjaan. Langkah ini merupakan bentuk inovasi sekaligus adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mendorong kehadiran layanan publik di ruang publik.
