KOTA BOGOR — Komisi IV DPRD Kota Bogor menggelar silaturahmi sekaligus menyepakati peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bersama seluruh rumah sakit se-Kota Bogor, Rabu (21/1/2026). Pertemuan ini difokuskan pada penguatan sistem pelayanan dan mekanisme rujukan pasien.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Serbaguna Gedung DPRD Kota Bogor tersebut dihadiri Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Fajar Muhamad Nur, Wakil Ketua Asep Nadzarullah, Sekretaris H. Subhan, serta anggota Komisi IV lainnya, yakni Mulyani, Rozi Putra, Zakiyatul Fikriyah Al-Aslamiyah, H. Azis Muslim, dan Drh. H. Tri Kisowo Jumino.
Turut hadir Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Erna Nuraena serta para direktur rumah sakit negeri dan swasta di wilayah Kota Bogor.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhamad Nur, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut bertujuan mempererat sinergi sekaligus mengingatkan rumah sakit agar senantiasa mematuhi aturan dan standar pelayanan kesehatan yang berlaku.
“Kami mengundang seluruh direktur rumah sakit se-Kota Bogor untuk bersilaturahmi dan mengingatkan kembali aturan-aturan yang berlaku, khususnya terkait pelayanan, agar seluruh rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta, dapat memberikan layanan prima kepada masyarakat,” ujar Fajar.
Ia menambahkan, dalam forum tersebut banyak masukan disampaikan pihak rumah sakit, terutama terkait pelayanan pasien dan mekanisme rujukan. Seluruh catatan tersebut akan ditindaklanjuti melalui rapat kerja lanjutan bersama BPJS Kesehatan dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD Kota Bogor.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Drh. H. Tri Kisowo Jumino, menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD, rumah sakit, dan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, khususnya bagi pasien gawat darurat dan peserta BPJS Kesehatan.
“Kami berharap tidak ada rumah sakit yang menolak pasien dalam kondisi darurat. Selain itu, perlu koordinasi lebih intensif dengan BPJS untuk memperluas cakupan layanan penyakit, termasuk mengatasi keterbatasan tempat tidur serta meningkatkan sosialisasi sistem informasi kesehatan digital,” ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Erna Nuraena, menjelaskan bahwa pembahasan utama dalam pertemuan tersebut menyoroti persoalan sistem rujukan pasien, termasuk adanya penolakan rujukan oleh rumah sakit.
