JAKARTA, — Ancaman kelangkaan LPG subsidi atau yang dikenal sebagai “gas melon” serta BBM bersubsidi mulai menjadi perhatian serius di tengah dinamika geopolitik global. Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang telah berlangsung selama lima pekan sejak 28 Februari 2026 disebut turut memicu lonjakan harga energi dan pangan dunia, termasuk berdampak ke Indonesia.
Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P), dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed, mengungkapkan kekhawatiran tersebut saat melakukan pertemuan dengan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Yudha, di Kantor DEN, Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Menurut Ali Mahsun, meskipun pemerintah telah mengambil langkah strategis dengan tidak menaikkan harga BBM dan LPG subsidi, potensi tekanan terhadap pasokan dalam negeri tetap perlu diantisipasi.
Ia mengapresiasi keputusan Presiden RI Prabowo Subianto yang pada 31 Maret 2026 menetapkan untuk tidak menaikkan harga BBM dan LPG subsidi, meski berpotensi membebani APBN 2026 hingga Rp100–120 triliun.
“Ini adalah langkah berani dan langka, yang mencerminkan keberpihakan kepada rakyat kecil serta menjaga persatuan bangsa,” ujar Ali Mahsun.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa jika konflik di Timur Tengah tidak segera mereda, risiko krisis energi, khususnya LPG subsidi dan BBM, akan semakin besar. Oleh karena itu, APKLI-P mendorong pemerintah melalui Dewan Energi Nasional untuk memperkuat strategi mitigasi, termasuk menjaga distribusi dan ketersediaan energi bagi masyarakat kecil.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Wakil Ketua Umum APKLI-P M. Zahrudildin, sebagai bagian dari upaya organisasi dalam menyuarakan kepentingan pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada energi bersubsidi.
APKLI-P berharap pemerintah dapat terus memastikan stabilitas pasokan dan harga energi di tengah ketidakpastian global, guna melindungi daya beli masyarakat serta keberlangsungan usaha mikro di seluruh Indonesia.
