JAKARTA — Pemerintah Republik Indonesia akan memperluas program percontohan (piloting) digitalisasi bantuan sosial (bansos) ke 40 kabupaten dan kota pada tahun 2026. Salah satu daerah yang terpilih adalah Kabupaten Bogor. Program ini bertujuan memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan melalui penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dalam kegiatan sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial dan Peran Pemerintah Daerah yang digelar di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
Mewakili Bupati Bogor, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, hadir dalam kegiatan tersebut. Terpilihnya Kabupaten Bogor sebagai daerah piloting dinilai sebagai langkah strategis dalam membangun sistem perlindungan sosial yang berbasis Digital Public Infrastructure (DPI), guna memastikan penyaluran bantuan sosial lebih akurat dan berbasis data.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri PANRB, Kepala BPS RI, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Wamendagri Ribka Haluk menegaskan bahwa dukungan pemerintah daerah sangat krusial dalam meminimalkan potensi kesalahan sasaran dalam distribusi bansos. Menurutnya, akurasi penyaluran bansos sejalan dengan visi Astacita keenam Presiden, yaitu pemberantasan kemiskinan.
“Kami mengharapkan dukungan penuh kepala daerah untuk meminimalkan potensi salah sasaran dalam penyaluran bantuan sosial,” tegasnya.
Sementara itu, Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa percepatan digitalisasi bansos merupakan bagian dari transformasi GovTech nasional. Digitalisasi ini diharapkan menjadi game changer dalam tata kelola pemerintahan karena seluruh proses berbasis data dan kecerdasan buatan (AI).
“Jika datanya benar, kita bisa menyusun strategi yang tepat. Kita tidak perlu lagi menebak-nebak atau menutup mata terhadap angka yang sebenarnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, sistem digital ini memungkinkan pemantauan berbagai indikator strategis seperti tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, hingga efektivitas subsidi secara real time dan terukur.
