OPINI — Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 1945, perjalanan bangsa ini selalu menarik untuk dicermati. Indonesia hadir sebagai sebuah entitas yang lahir dari pergulatan visi dan kepentingan berbagai aktor politik, mulai dari kelompok nasionalis hingga rakyat jelata yang melawan kolonialisme. Namun, di balik sejarah panjang tersebut, muncul sebuah refleksi kritis mengenai sejauh mana nilai-nilai kemanusiaan benar-benar dijunjung dalam praktik bernegara saat ini.
Membangun negara dengan semangat kebersamaan adalah cita-cita luhur para pendiri bangsa. Namun, realitas kontemporer menunjukkan dinamika yang sering kali kontradiktif. Jika dahulu dinamika politik diwarnai oleh adu argumen yang mengedepankan toleransi dan persatuan, kini ruang diskusi sering kali terhambat oleh sikap antikritik. Fenomena ini menciptakan jarak antara penguasa dan rakyat, di mana kebijakan yang diambil terkadang mengabaikan esensi memanusiakan manusia.
Salah satu potret nyata dari kegelisahan ini terlihat di Kalimantan Timur. Belum lama ini, muncul gerakan masyarakat yang menyuarakan penghapusan praktik politik dinasti dan perjuangan atas hak bernegara yang adil. Sayangnya, aspirasi tersebut dinilai belum mendapatkan respons yang proporsional dan justru terkesan teredam oleh dominasi kekuasaan. Kondisi ini memicu pertanyaan mendasar mengenai bagaimana menjadi "manusia yang manusiawi" dalam sistem yang cenderung pragmatis.
Menjadi manusia Indonesia hari ini berarti belajar hidup dalam berbagai paradoks. Di sektor pendidikan, generasi muda diajarkan untuk mencintai lingkungan, namun di sisi lain, eksploitasi alam atas nama pembangunan terus berlangsung secara masif. Secara statistik, Indonesia merupakan negara yang kaya, namun distribusi kesejahteraan masih menjadi persoalan krusial. Banyak individu yang harus bertahan hidup dengan upah yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, tanpa ruang yang luas untuk meningkatkan martabat hidupnya.
Di era digital, wajah Indonesia juga tercermin melalui riuh rendah media sosial. Sebagai salah satu bangsa paling aktif di dunia maya, masyarakat sering kali memoles citra "kesempurnaan" Indonesia melalui filter estetis di layar ponsel. Namun, di balik keindahan visual tersebut, terdapat retakan sosial dan polarisasi politik yang kian tajam. Ruang untuk berbeda pendapat pun terasa semakin menyempit di tengah arus informasi yang tidak terbendung.
Sebagai penutup, bertahan menjadi manusia di tengah kondisi ini memerlukan ketangguhan mental yang luar biasa. Masyarakat dituntut untuk tetap adaptif terhadap kebijakan yang kerap berubah-ubah, sembari tetap menjaga citra keramahan yang telah menjadi identitas global manusia Indonesia. Pada akhirnya, refleksi ini menjadi pengingat bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi dari sejauh mana manusia di dalamnya benar-benar dimanusiakan.
