Jalesveva Jayamahe
SURABAYA — TNI Angkatan Laut melalui unsur Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) V berhasil menggagalkan dugaan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) ilegal. Penindakan tersebut dilakukan oleh unsur patroli yang tengah melaksanakan Operasi Penegakan Hukum dan Keamanan Laut (Gakkumla) di Perairan Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS), Sabtu (14/3/2026).
Kejadian ini bermula dari laporan staf Intelijen Kodaeral V yang mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan kapal SPOB Kurnia Abadi 019 di wilayah APBS. Menindaklanjuti laporan tersebut, staf operasi Kodaeral V memerintahkan unsur patroli KAL Katon dari Satuan Patroli (Satrol) Kodaeral V untuk melaksanakan prosedur Pengejaran, Penangkapan dan Penyelidikan (Jarkaplid) terhadap kapal yang dicurigai tersebut.
Saat dilakukan pemeriksaan di laut, tim pemeriksa menemukan bahwa kapal SPOB Kurnia Abadi 019 diduga berlayar tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kapal tersebut memiliki ukuran 222 Gross Tonnage (GT) dengan muatan bahan bakar jenis High Speed Diesel (HSD) sekitar 380 kiloliter. Kapal tersebut diawaki oleh enam orang anak buah kapal (ABK) dengan nakhoda berinisial AD.
TNI AL Berangkatkan Pemudik Lintas Pulau Rute Jakarta - Bangka Belitung Gunakan KRI Semarang-594
Selain itu, dari dokumen awal yang diperiksa diketahui bahwa kapal tersebut tidak memiliki perusahaan atau badan hukum (PT) yang tercantum sebagai pemilik resmi, sementara agen kapal tercatat atas nama inisial B/T. Dari hasil pendataan sementara, potensi kerugian negara yang berkaitan dengan muatan BBM tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp5,58 miliar. Selanjutnya, unsur KAL Katon mengawal kapal SPOB Kurnia Abadi 019 menuju pangkalan Surabaya untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Keberhasilan ini merupakan wujud komitmen TNI Angkatan Laut dalam meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum di wilayah perairan nasional, khususnya di jalur pelayaran strategis, guna menjaga keamanan laut dan mencegah berbagai bentuk pelanggaran hukum di laut, sesuai dengan perintah Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali.
Demikian berita Dinas Penerangan Angkatan Laut.
