LOMBOK TIMUR – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Bali-Nusra menggelar Simposium Pendidikan Daerah bertajuk "Restorasi Pendidikan Indonesia" di Ruang Rupatama II Kantor Bupati Lombok Timur, Selasa (15/4/2026).
Kegiatan ini merupakan agenda strategis pra-Simposium Nasional yang bertujuan membedah rapor merah pendidikan di tingkat daerah. Forum tersebut menghadirkan dialog interaktif yang melibatkan akademisi, praktisi pendidikan, serta pemangku kebijakan dari unsur eksekutif dan legislatif.
Koordinator Daerah Lombok BEM SI, Ristan Maulana, menyatakan bahwa kondisi pendidikan di Lombok Timur saat ini sedang menghadapi tantangan serius. Ia menyoroti adanya jurang pemisah yang lebar antara kualitas sekolah di pusat kota dengan sekolah-sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Kami melihat ada diskoneksi antara kebijakan pemerintah dengan realitas di lapangan. Pendidikan kita masih terjebak pada formalitas administratif, sementara infrastruktur di desa-desa masih memprihatinkan dan distribusi guru tidak merata," ujar Ristan dalam keterangannya.
Menurut Ristan, simposium ini merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa untuk menagih janji negara dalam mewujudkan pendidikan yang mencerdaskan bangsa secara berkeadilan.
Dalam pertemuan tersebut, BEM SI merumuskan tiga poin kritis utama yang menjadi sorotan. Pertama, ketimpangan akses yang mengakibatkan tingginya angka putus sekolah dan minimnya fasilitas penunjang di daerah terpencil. Kedua, tuntutan transparansi dan ketepatan sasaran dalam pengelolaan anggaran pendidikan oleh pemerintah daerah. Ketiga, masalah kesenjangan digital (digital divide) yang menghambat transformasi teknologi bagi siswa di wilayah periferal.
Simposium ini menghasilkan dokumen rekomendasi kebijakan yang akan diserahkan langsung kepada pemerintah daerah. Dokumen tersebut juga akan menjadi bahan advokasi mahasiswa di tingkat nasional.
BEM SI berkomitmen untuk terus mengawal isu ini hingga terdapat perbaikan nyata pada sistem pendidikan di Lombok Timur. "Mahasiswa akan tetap menjadi mitra kritis pemerintah. Jika kebijakan tidak berpihak pada rakyat, maka suara kami tidak akan pernah surut," pungkas Ristan.
