BOGOR — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bogor menggelar aksi penyampaian aspirasi di Kantor DPRD Kabupaten Bogor dan Kantor Bupati Bogor, Jumat (13/3/2026). Dalam aksi tersebut, massa HMI mendesak pemerintah menunjukkan sikap tegas terhadap isu kemanusiaan global, khususnya konflik yang masih berlangsung di Palestina serta dinamika geopolitik yang melibatkan Iran.
Aksi dimulai di Gedung DPRD Kabupaten Bogor sebelum massa bergerak menuju Kantor Bupati Bogor. Kedatangan mahasiswa diterima oleh unsur Sekretariat DPRD serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Ketua Umum HMI Cabang Bogor periode 2026–2027, Munandar, mengatakan aksi tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Pengurus Besar HMI kepada seluruh cabang di Indonesia untuk mengawal isu global yang dinilai menyangkut nilai kemanusiaan dan posisi politik luar negeri Indonesia.
Menurutnya, Indonesia sebagai negara yang lahir dari perjuangan melawan kolonialisme memiliki tanggung jawab moral untuk bersikap tegas terhadap segala bentuk penjajahan di dunia.
“Isu yang kami angkat merupakan instruksi PB HMI kepada seluruh cabang untuk mengawal isu global yang terjadi saat ini, termasuk konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran serta situasi kemanusiaan di Palestina,” ujar Munandar.
Dalam aksi tersebut, HMI Cabang Bogor juga menyoroti keterlibatan Indonesia dalam inisiatif Board of Peace yang dinilai menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Menurut mereka, kebijakan tersebut perlu dikaji secara kritis agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru terhadap posisi Indonesia dalam konflik internasional.
Selain itu, massa HMI menegaskan bahwa krisis kemanusiaan yang masih dialami rakyat Palestina menjadi pengingat bahwa perjuangan melawan penjajahan belum sepenuhnya berakhir.
Melalui aksi tersebut, HMI Cabang Bogor menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah. Pertama, mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk bersikap tegas dalam mengutuk serta menindak segala bentuk penjajahan yang bertentangan dengan hukum humaniter internasional.
Kedua, mendesak pemerintah Indonesia mengambil langkah nyata dan strategis untuk menjamin terwujudnya kemerdekaan bagi seluruh rakyat Palestina.
