BOGOR — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bogor menggelar aksi penyampaian aspirasi di Kantor DPRD Kabupaten Bogor pada Jumat (13/3/2026). Dalam aksi tersebut, massa HMI menyampaikan sejumlah tuntutan melalui DPRD terkait sikap pemerintah Indonesia terhadap isu kemanusiaan global, khususnya konflik yang masih berlangsung di Palestina.
Aksi tersebut diterima oleh perwakilan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor yang hadir mewakili pimpinan dewan. Dalam pertemuan tersebut, pihak DPRD mendengarkan langsung aspirasi serta tuntutan yang disampaikan oleh kader HMI Cabang Bogor.
Formatur atau Ketua Umum HMI Cabang Bogor periode 2026–2027, Munandar, menyampaikan bahwa sikap organisasi tersebut berangkat dari komitmen konstitusional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan penolakan terhadap segala bentuk penjajahan di atas dunia.
Menurut Munandar, sejarah bangsa Indonesia yang lahir dari perjuangan melawan kolonialisme menjadi landasan moral bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan geopolitik. Oleh karena itu, politik luar negeri Indonesia dinilai harus tetap berpijak pada prinsip bebas dan aktif serta keberpihakan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan global.
Dalam aksi tersebut, HMI Cabang Bogor juga menyoroti keterlibatan Indonesia dalam inisiatif Board of Peace yang dinilai memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Menurut mereka, kebijakan tersebut perlu dikaji secara kritis agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru terhadap posisi Indonesia dalam dinamika konflik global.
Selain itu, HMI Cabang Bogor menyoroti kondisi kemanusiaan yang masih terjadi di Palestina. Organisasi tersebut menilai bahwa krisis yang dialami rakyat Palestina menjadi pengingat bahwa perjuangan melawan penjajahan di berbagai belahan dunia belum sepenuhnya berakhir.
Melalui aksi tersebut, HMI Cabang Bogor menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah melalui DPRD Kabupaten Bogor. Pertama, mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk bersikap tegas dalam mengutuk serta menindak segala bentuk penjajahan yang bertentangan dengan hukum humaniter internasional.
Kedua, mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah nyata dan strategis dalam menjamin terwujudnya kemerdekaan bagi seluruh rakyat Palestina.
Ketiga, HMI Cabang Bogor juga mendesak pemerintah untuk mencabut izin usaha perusahaan yang terafiliasi dengan Israel di wilayah Indonesia sebagai bentuk konsistensi terhadap amanat konstitusi.
