JAKARTA — Desakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengusut dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menguat. Program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut kini menjadi sorotan menyusul indikasi penyimpangan di internal Badan Gizi Nasional (BGN).
Ketua Umum APKLI-P, dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed., menilai KPK harus segera mengambil langkah tegas. Ia menegaskan, lembaga antirasuah tidak tepat jika dilibatkan sebagai konsultan dalam program tersebut.
Menurut Ali, KPK memiliki fungsi utama sebagai penegak hukum dalam pemberantasan korupsi dan harus menjaga independensinya. “Jika sudah ada temuan, maka harus segera ditindaklanjuti. Tidak boleh ada kompromi,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Jumat (24/4/2026).
Ia menyebut, dugaan penyimpangan terjadi pada sejumlah komponen program, antara lain pengadaan motor listrik, jasa event organizer, serta sistem teknologi informasi dengan nilai besar. Selain itu, pengadaan perlengkapan seperti alat makan dan kaos kaki juga dinilai tidak wajar.
Ali mengingatkan, jika dugaan tersebut tidak segera ditangani, hal itu berpotensi memengaruhi kredibilitas pemerintah serta keberlanjutan program MBG yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menekan angka stunting.
Ia pun meminta KPK bertindak transparan dan profesional dalam mengusut kasus tersebut agar program strategis nasional tetap berjalan sesuai tujuan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak KPK maupun Badan Gizi Nasional terkait dugaan tersebut.
