BOGOR — Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor menyoroti menguatnya praktik oligarki sumber daya alam (SDA) yang dinilai berkontribusi terhadap meningkatnya risiko bencana dan ketimpangan sosial-ekonomi di wilayah Bogor. Kondisi tersebut dipandang bukan semata akibat faktor alam, melainkan berkaitan erat dengan pola pengelolaan SDA dan tata ruang yang tidak berkelanjutan.
Bogor memiliki posisi strategis sebagai kawasan hulu dan penyangga ekologis bagi Jakarta dan sekitarnya. Namun, fungsi tersebut dinilai kian tergerus akibat ekspansi bisnis properti, agribisnis skala besar, serta pembangunan infrastruktur yang mendorong alih fungsi lahan secara masif.
Akibat tekanan tersebut, daya dukung lingkungan di Bogor terus menurun. Sejumlah peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebelumnya telah mengingatkan potensi meningkatnya bencana hidrometeorologi di kawasan hulu akibat berkurangnya kawasan resapan air. Dalam konteks ini, banjir bandang dan longsor dinilai tidak dapat dilepaskan dari kerusakan lingkungan yang terjadi secara sistematis.
Aliansi BEM se-Bogor menilai dampak kerusakan lingkungan tidak dirasakan secara merata. Masyarakat berpenghasilan rendah yang bermukim di daerah aliran sungai (DAS) dan wilayah lereng justru menjadi kelompok paling rentan terdampak, sementara pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari eksploitasi SDA relatif tidak menanggung risiko langsung.
Beban Sosial dan Konsentrasi Keuntungan
Dari sisi ekonomi, praktik pengelolaan SDA yang didominasi kelompok tertentu dinilai menciptakan ketimpangan distribusi keuntungan dan beban. Keuntungan dari alih fungsi lahan dan eksploitasi SDA terkonsentrasi pada pemilik modal, sedangkan biaya sosial dan lingkungan—seperti kerusakan infrastruktur, hilangnya mata pencaharian, serta biaya penanganan bencana—ditanggung oleh masyarakat dan negara.
Aliansi BEM se-Bogor menyebut pola tersebut sebagai bentuk pengalihan risiko dari pelaku usaha kepada publik. Ketimpangan ini tidak hanya tercermin dalam penguasaan aset, tetapi juga dalam distribusi risiko bencana yang tidak seimbang.
Tata Kelola dan Penegakan Hukum
Kuatnya pengaruh oligarki SDA dinilai tidak terlepas dari lemahnya tata kelola dan penegakan hukum di tingkat daerah. Celah dalam kebijakan tata ruang dan perizinan kerap dimanfaatkan untuk melegalkan aktivitas yang berdampak pada kerusakan lingkungan.
