JAKARTA, 10 Februari 2026 — TNI Angkatan Laut (TNI AL) bersama Kementerian Pertahanan Belanda membahas isu strategis terkait Critical Underwater Infrastructure (CUI) dalam sebuah pertemuan resmi yang digelar di Gedung Erasmus Huis, Kedutaan Besar Belanda, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Kepala Pusat Pengkajian Maritim (Kapusjianmar) Seskoal, Laksamana Pertama TNI Salim, S.E., M.Phil., M.Tr.Opsla., ditunjuk sebagai Ketua Delegasi TNI AL dalam menerima Tim Peneliti Staf Kementerian Pertahanan Belanda, Young Delegation Team, yang mengusung tema “Critical Underwater Infrastructure”.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya penguatan kerja sama serta pertukaran pandangan strategis antara TNI AL dan Kementerian Pertahanan Belanda, khususnya dalam merespons dinamika keamanan maritim kontemporer pada domain dasar laut (seabed domain).
Delegasi TNI AL yang dipimpin Kapusjianmar Seskoal terdiri atas Kapus Oyu Seskoal Kolonel Laut (P) Bagus Jatmiko, Ph.D.; Kadepstra Seskoal Letkol Laut (P) Lucky Wuwung, M.M.P.; Pabandya Binkamla Ban II/Ops Sopsal Letkol Laut (P) Andromeda Windra Ciptadi, M.A., M.M.D.S.; Kasubditjian Asia-Pasifik Ditjianwas Pusjianmar Seskoal Letkol Laut (T) Panji Agung Nugroho, M.EngMgmt., M.Tr.Opsla.; serta Pabanda Jakren Ban I Srenaal Mayor Laut (P) Muhammad Deni Amrullah.
Sementara itu, delegasi Belanda dipimpin oleh Rear Admiral (RADM) Jeanette Morang (RNLN) bersama 26 peserta Young Defence Study Trip.
Dalam diskusi yang berlangsung konstruktif, kedua pihak sepakat bahwa dasar laut kini telah berkembang menjadi domain strategis yang aktif dan diperebutkan, tidak lagi sekadar ruang pasif bagi jalur kabel dan pipa bawah laut. Infrastruktur bawah laut kritis, seperti kabel komunikasi dan pipa migas, dipandang sebagai urat nadi ekonomi, keamanan, serta konektivitas global, namun memiliki karakteristik tersembunyi dan sulit diawasi.
Selain itu, ancaman gray-zone dan hybrid di domain bawah laut dinilai semakin kompleks karena dirancang sulit diatribusikan, ambigu secara politik, serta memanfaatkan fragmentasi hukum internasional dan lemahnya koordinasi antarnegara. Di kawasan Asia Tenggara yang saling terhubung, gangguan terhadap keamanan dasar laut di satu negara berpotensi menimbulkan dampak lintas batas terhadap ekonomi digital, energi, komunikasi, hingga stabilitas kawasan.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Delegasi TNI AL menegaskan kesiapan Indonesia untuk terus mengumandangkan kewaspadaan terhadap isu keamanan dasar laut agar mendapat perhatian serius di tingkat ASEAN, sejalan dengan posisi Indonesia sebagai hub strategis kawasan.
“Terkait hal tersebut, TNI Angkatan Laut memandang perlu menyiapkan usulan konseptual mengenai penataan dan pengamanan sistem pipa serta kabel bawah laut untuk diusung dalam berbagai forum diskusi dan kerja sama keamanan maritim di kawasan,” ujar Laksma TNI Salim.
